LSM Gelar Demo, Protes Keputusan MOL Gunakan Pekerja Migran sebagai Pekerja Sementara!

Kelompok-kelompok pembela hak-hak pekerja migran dikabarkan menggelar unjuk rasa di pusat kota Taipei pada hari Senin (28/06/2020).

Mereka memprotes keputusan pemerintah Taiwan yang memungkinkan penggunaan pekerja migran sebagai pekerja sementara di taman industri Changhua untuk mengurangi kekurangan tenaga kerja, dengan alasan masalah keselamatan kerja.

Menurut hasil pertemuan Kementerian Tenaga Kerja (MOL) Taiwan pada tanggal 25 Februari 2020 lalu, lampu hijau diberikan pada rencana uji coba yang diusulkan oleh Kementerian Ekonomi Taiwan untuk mengimpor sejumlah pekerja migran yang akan diposisikan sebagai pekerja sementara di Taman Industri Pantai Changhua .

Pekerja sementara ini, yang dikenal sebagai pekerja yang dikirim di Taiwan, akan dikelola oleh pihak ketiga yang merupakan kelompok nirlaba dan akan dikirim ke pabrik-pabrik di taman Changhua selama musim produksi puncak atau ketika mereka harus memenuhi pesanan mendesak dari konsumen.

Sebanyak 50 pekerja migran akan diizinkan untuk dibawa ke Taiwan untuk tujuan ini, demikian keputusan dari MOL Taiwan.

Jaringan Pemberdayaan Migran di Taiwan (MENT), sebuah koalisi dari sekitar 10 kelompok pembela hak-hak pekerja migran, keberatan dengan gagasan itu.

Mereka menggelar aksi protes dengan meneriakkan slogan-slogan dan memegang spanduk selama rapat umum di luar Kementerian Tenaga Kerja Taiwan.

Weng Chien-wen, perwakilan dari Asosiasi Hope Workers Center mengatakan data dari MOL Taiwan menunjukkan bahwa banyak pabrik di kawasan industry tersebut yang mengikuti prosedur produksi yang ketat karena mereka menangani gas beracun atau pelarut organik.

Dalam kasus seperti itu, menggunakan pekerja migran akan meningkatkan risiko bencana pekerjaan karena mereka perlu beradaptasi kembali dengan lingkungan kerja yang baru.

Selain itu Weng menegaskan bahwa pekerjaan itu cukup berbahaya untuk dilakukan oleh pekerja migran yang belum memiliki pengalaman dalam menangani proses pabrik yang rentan akan resiko kecelakaan kerja.

Biasanya, pekerja migran di Taiwan, baik yang bekerja di sektor rumah tangga atau pabrik, bekerja untuk satu majikan atau perusahaan di bawah kondisi kerja yang sama atau serupa setiap hari kerja selama masa kontrak kerja mereka.

Kelompok-kelompok pembela hak-hak pekerja migran juga mengatakan kekurangan tenaga kerja adalah masalah pelik yang sudah berlangsung sejak lama karena jam kerja yang panjang dan upah yang rendah, hari kerja yang tidak stabil serta lingkungan kerja yang berbahaya yang meningkatkan risiko bencana pekerjaan bagi para pekerja migran.

Daripada membiarkan pabrik mengambil untung dari tenaga kerja yang murah, pemerintah Taiwan dinilai harus fokus pada peningkatan kondisi tenaga kerja untuk meningkatkan pekerjaan penuh waktu atau full time bagi para pekerja migran yang dikirim ke Taiwan, ungkap kelompok-kelompok pembela hak-hak asasi pekerja migran.

Sementara itu, MOL Taiwan berpendapat bahwa undang-undang (UU) dan peraturan ketenagakerjaan yang relevan, seperti Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Undang-Undang Kesetaraan Gender dalam Ketenagakerjaan, akan diterapkan pada 50 pekerja migran yang akan memiliki kontrak tiga tahun dalam program ini.

MOL Taiwan menambahkan bahwa prosedur tersebut juga akan disampaikan kepada pihak agensi yang akan mengirimkan pekerja migran ke Taiwan.

MOL Taiwan mengatakan bahwa pihak agensi yang mengirimkan pekerja migran ke Taiwan akan bertanggung jawab atas pekerja dan mengambil asuransi kesehatan dan tenaga kerja atas nama mereka.

Menurut data statistik MOL Taiwan yang dirilis pada akhir Mei 2020 lalu, saat ini terdapat sebanyak 707.308 pekerja migran di Taiwan, termasuk 274.269 TKI, 219.716 pekerja migran dari Vietnam, 156.014 tenaga kerja migran dari Filipina dan 57.843 pekerja migran dari Thailand.

Sumber : IPCF-TITV原文會 原視, 苦勞網, Yahoo News, CNANews