Berikan Vaksin COVID-19 bagi yang Bukan Prioritas, Klinik di Taipei Didenda NT$ 2 Juta

Sebuah klinik yang terletak di kota Taipei dilaporkan menerima denda maksimum karena memberikan vaksin COVID-19 kepada orang-orang yang bukan dari kelompok prioritas yang memenuhi syarat untuk menerima vaksinasi corona.

Selama konferensi pers pada hari Rabu (9/6/2021), Wakil Walikota Taipei, Vivian Huang mengatakan bahwa Pusat Layanan yang menanggulangi pasien penyakit Hati yang terletak di distrik Zhongshan kota Taipei dilaporkan telah memberikan vaksin COVID-19 kepada penerima yang tidak termasuk dalam tiga prioritas utama.

Huang mengatakan bahwa karena melanggar Undang-Undang Pengendalian Penyakit Menular yang berlaku di Taiwan, maka klinik tersebut akan dikenai denda maksimum yang mencapai NT$ 2 juta dan akan dikeluarkan dari daftar pusat vaksinasi corona di kota Taipei, laporan media CNANews.

Huang mengatakan bahwa klinik tersebut mengklaim memiliki 101 anggota staf medis, dan pada Senin (7/6/2021) pihaknya meminta 15 botol vaksin. Keesokan harinya, ia meminta 100 botol tambahan, dan departemen kesehatan menyediakannya sebanyak 115 vaksin COVID-19.

Menurut Huang, ketika menerima batch pertama vaksin COVID-19, tercatat 77 orang sebagai penerima. Namun, karena sebagian besar dari mereka sebenarnya sudah mendapat vaksin corona, maka 15 botol itu diberikan kepada total 172 anggota yayasan dan relawan klinik.

Gelombang kedua berisi 100 botol vaksin COVID-19 diketahui diberikan kepada sukarelawan dari klinik dan yayasannya.

Menurut penyelidikan pihak berwenang sebanyak 1.113 orang yang bukan kelompok prioritas telah menerima vaksin corona dalam prosedur ilegal yang dilakukan oleh klinik tersebut.

Huang mengatakan bahwa klinik tersebut memberikan dosis vaksin kepada orang-orang yang tidak termasuk dalam tiga kelompok prioritas teratas yang saat ini diizinkan untuk menerima vaksin corona di negeri Formosa.

Huang menambahkan meskipun hukuman untuk pelanggaran Undang-Undang Pengendalian Penyakit Menular berkisar antara NT$ 300.000 hingga NT $ 2 juta, namun pejabat berwenang memilih hukuman maksimum karena pelanggaran ini terang-terangan dilakukan oleh pihak klinik.

Huang menegaskan bahwa departemen kesehatan kota Taipei tidak akan lagi memberikan vaksin COVID-19 ke klinik tersebut.

Setelah tinjauan internal awal, Huang mengatakan bahwa staf departemen kesehatan telah mengalokasikan vaksin ke klinik tanpa mengkonfirmasi kelayakan penerima dengan benar.
Huang mengatakan bahwa ini ilegal dan insiden itu akan diselidiki oleh Departemen Etika Pemerintah Kota Taipei.

Walikota Taipei, Ko Wen-je mengakui bahwa ada kelalaian dalam mematuhi peraturan internal mengenai distribusi dan penyebaran vaksin corona di kota Taipei.

Huang mengatakan, ke depan, distribusi vaksin ke klinik akan diatur lebih ketat dan kewenangan alokasi akan dinaikkan ke tingkat wakil direktur.

Huang menjanjikan proses yang lebih “terbuka dan transparan” untuk memungkinkan masyarakat mengetahui sepenuhnya prioritas dan distribusi vaksin corona di negeri Formosa.

Sumber : 三立iNEWS, udn video, CNANews