Pemerintah Taiwan Didesak Siapkan UU, Tingkatkan Kondisi Kerja bagi Pengasuh Migran

Jaringan Pemberdayaan Buruh Migran di Taiwan (MENT) bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada hari Selasa (8/3/2022) mendesak pemerintah Taiwan untuk membuat undang-undang (UU) baru yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi kerja yang lebih baik bagi pekerja perawatan dan pekerja migran yang bekerja di sektor rumah tangga.

Dimana kedua kelompok pekerja migran ini dikecualikan dari perlindungan Undang-Undang Standar Perburuhan dan sering menemui kondisi kerja yang kurang layak di lapangan.

MENT dan kelompok pembela hak-hak pekerja migran mengadakan konferensi pers di depan Kementerian Tenaga Kerja (MOL) Taiwan pada hari Selasa (8/3/2022) untuk meminta perbaikan kondisi kerja bagi para pekerja migran tersebut, laporan CNANews.

MENT menunjukkan bahwa kelompok pekerja migran ini dikecualikan dari Undang-Undang Standar Perburuhan.

Menurut data statistik MOL Taiwan, sebanyak 47,3% pengasuh migran yang bekerja di sektor rumah tangga tidak mendapatkan hari libur pada tahun lalu.

Sebelum pandemi COVID-19, sebanyak 34% atau sekitar 70.000 orang pekerja migran yang bekerja sebagai ART menyatakan tidak diberikan cuti oleh majikan.

Selain itu, gaji pengasuh migran rata-rata hanya NT$ 17.000 per bulan, mencatat NT$ 8.250 lebih rendah dari upah minimum pekerja, kata kelompok pembela hak-hak pekerja migran di Taiwan tersebut.

Staf Asosiasi Pekerja Internasional Taiwan (TIWA), Betty Chen mengatakan bahwa rancangan undang-undang layanan rumah tangga untuk menjamin kondisi kerja yang lebih baik bagi pekerja migran kelompok ini telah dibuat bertahun-tahun yang lalu, tetapi belum ada undang-undang seperti itu yang ditetapkan hingga saat ini.

Dia menambahkan, pemerintah Taiwan hanya mengedepankan program khusus untuk mempertahankan pekerja migran di dalam negeri.

Chen mengatakan bahwa meskipun Taiwan membutuhkan banyak pekerja perawatan, namun pemerintah Taiwan dianggap gagal memperbaiki kondisi kerja para pengasuh migran sehingga banyak diantara mereka yang enggan tinggal lebih lama di Taiwan.

Alasannya adalah kondisi kerja yang buruk dan diabaikan oleh pemerintah Taiwan. Chen menekankan, jika kondisi ini diperbaiki, maka akan lebih banyak pengasuh migran yang memilih untuk terus bertahan dan bekerja dengan senang hati di Taiwan, katanya.

Dia mendesak pemerintah Taiwan untuk memperbaiki masalah ini dan mulai menyusun undang-undang layanan rumah tangga untuk memastikan manfaat dasar bagi pengasuh migran, seperti gaji dasar yang sesuai standar dan hari libur juga aturan mengenai jam kerja.

Sebagai tanggapan, MOL Taiwan mengatakan lingkungan kerja, jam dan istirahat pengasuh rumah tangga migran sangat berbeda dari rekan-rekan pekerja migran yang bekerja di sektor industry.

Sehingga menurut Kementerian Tenaga Kerja Taiwan sulit untuk menerapkan Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan kepada pengasuh migran di Taiwan.

Untuk melindungi hak-hak mereka, pengasuh migran sekarang diharuskan menandatangani kontrak kerja dengan majikan mereka sebelum datang ke Taiwan.

Di dalam dokumen ini tercatat majikan akan memberikan istirahat yang cukup serta satu hari libur setiap tujuh hari kerja, tambah Kementerian Tenaga Kerja Taiwan.

Selain itu, MOL Taiwan mengatakan bahwa pemerintah Taiwan sedang merundingkan penyesuaian gaji dengan negara asal pekerja migran yang mempertimbangkan manfaat pekerja dan beban bagi majikan di Taiwan, menurut laporan CNANews.

Sumber : CNANews, 公視新聞網