PMA Ditangkap Saat Vaksinasi, Wakil CECC Kembali Tegaskan Aturan Perlindungan TKA Ilegal

Pejabat Taiwan pada hari Rabu (8/12/2021) mencoba meyakinkan pekerja migran yang berstatus ilegal, kaburan atau overstays bahwa mereka tidak akan diselidiki atau dituntut jika mereka mendapatkan suntikan vaksin COVID-19.

Hal ini dipertegas usai kejadian kontroversial terjadi dihadapan publik dimana seorang pekerja migran yang diidentifikasi berasal dari Filipina yang berstatus overstay ditangkap pada hari Selasa (7/12/2021) ketika dia pergi ke pusat kesehatan di Hsinchu untuk divaksinasi.

Pekerja migran ilegal itu mendatangi lokasi vaksinasi setelah Pusat Komando Epidemi Sentral (CECC) Taiwan berjanji pada hari Senin (6/12/2021) untuk tidak menangkap pekerja migran kaburan, ilegal atau overstay yang ingin mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 di seluruh penjuru Taiwan.

PMA asal Filipina itu kemudian dibebaskan usai divaksinasi. Namun menurut CECC Taiwan kasus ini memicu kekhawatiran para pekerja migran kaburan, ilegal atau overstay lainnya tidak mau datang ke tempat-tempat vaksinasi karena takut ditangkap oleh pihak berwenang.

Chen Tsung-yen, wakil Menteri Dalam Negeri (MOI) Taiwan dan wakil kepala CECC Taiwan berjanji pada hari Rabu (8/12/2021) bahwa pekerja migran kaburan, ilegal atau overstay yang datang dengan kemauan sendiri untuk divaksinasi tidak akan dilaporkan, diselidiki, dituntut, atau dilarang memasuki Taiwan.

Mengingat sebagian besar pekerja tersebut tidak lagi memiliki ID yang sesuai, mereka akan diberikan nomor ID sementara untuk divaksinasi dan ID hanya akan digunakan untuk menunjukkan status vaksinasi COVID-19, tidak akan digunakan untuk tujuan investigasi hukum, kata Chen.

Hingga akhir Oktober 2021, terdapat sebanyak 54.275 pekerja migran yang tidak lagi bekerja pada majikan asalnya dan diklasifikasikan sebagai “pekerja migran hilang” oleh Kementerian Tenaga Kerja (MOL) Taiwan.

Meskipun jumlah ini hanya sekitar 0,2 persen dari populasi Taiwan, para pekerja migran kaburan, ilegal atau overstay yang tidak divaksinasi ini masih merupakan celah pengendalian epidemi yang potensial, ungkap pihak CECC Taiwan.

Pihak CECC Taiwan percaya bahwa para pekerja migran kaburan, ilegal atau overstay tersebut sebenarnya ingin mendapatkan vaksinasi COVID-19.

Namun, Badan Imigrasi Nasional (NIA) Taiwan mengambil pendekatan yang lebih keras mengenai bagaimana para migran akan diperlakukan setelah mereka melapor.

Pejabat NIA Taiwan, Chang Wen-hsiu mengatakan “pekerja migran yang hilang” tidak akan diselidiki saat ereka divaksinasi, tetapi aturan itu tidak berlaku jika mereka tertangkap di hari lain saat terlibat dalam aktivitas lain di tempat lain.

Chang mengatakan sekitar 1.600 warga negara asing, termasuk orang-orang yang tidak diklasifikasikan sebagai pekerja migran yang juga telah kadaluwarsa masa berlaku visa mereka yang tinggal di Taiwan secara ilegal telah divaksinasi pada hari Selasa (7/8/2021).

Untuk mencoba menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi kelompok pekerja migran ilegal ini untuk divaksinasi, Tsai Meng-liang, kepala Badan Pengembangan Tenaga Kerja (WDA) Taiwan dari MOL Taiwan mengatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan 18 LSM dan kelompok agama untuk mengetahui berapa banyak dari pekerja migran kaburan, ilegal atau overstay yang ingin mendapatkan vaksin COVID-19.

Organisasi tersebut sedang menyusun daftar pekerja migran kaburan, ilegal atau overstay yang tertarik untuk divaksin dan jika permintaan cukup besar, pekerja medis akan dikirim ke kantor LSM atau kelompok agama untuk memberikan suntikan vaksin guna menghilangkan keraguan di antara para pekerja migran ilegal, kata Tsai.

Tsai menegaskan bahwa nomor ID sementara tidak akan digunakan untuk melacak pekerja migran ilegal, tetapi diperlukan untuk melacak status vaksinasi setiap pekerja migran ilegal.

Lennon Ying-dah Wong selaku direktur departemen kebijakan pekerja migran di bawah Asosiasi Melayani Rakyat di Taoyuan, mengatakan lebih banyak pekerjaan diperlukan untuk memastikan kebijakan yang dirumuskan oleh CECC Taiwan dalam menjangkau pemerintah daerah.

“Saya percaya ketulusan Menteri Chen (Shih-chung), tetapi tampaknya komunikasi antara CECC Taiwan dan lembaga pemerintah daerah tidak terlalu baik,” kata Wong kepada CNANews.

Wong mengatakan bahwa ia telah mendengar kasus di mana petugas polisi tidak tahu bahwa mereka tidak seharusnya menangkap pekerja migran di Taiwan secara ilegal jika mereka akan divaksinasi, kata Wong.

Menurut Wong, pemerintah Taiwan perlu lebih berupaya agar kelompok pekerja migran ilegal ini merasa bisa divaksinasi dengan tenang, tanpa ancaman akan ditangkap pihak berwenang.

Wong percaya bahwa pihak berwenang tidak menggunakan situs vaksinasi untuk secara khusus menargetkan para pekerja migran ilegal karena banyak pusat penahanan penuh dengan para pekerja migran ilegal yang tidak dapat kembali ke negara asal mereka karena kurangnya jumlah maskapai penerbangan akibat pandemi COVID-19.

“Saya mendengar melalui seorang anggota parlemen bahwa sejak tanggal 1 Agustus hadiah bagi polisi atau petugas imigrasi untuk menangkap seorang pekerja migran di Taiwan secara ilegal telah dikurangi atau ditahan karena kurangnya ruang penampungan pekerja migran ilegal di pusat-pusat penahanan di Taiwan,” kata Wong.

Sumber : 中時新聞網, 公視新聞網, CNANews