Presiden Joko Widodo menyampaikan delapan arahan kepada para menteri dan lembaga terkait dalam rapat terbatas (ratas) evaluasi PPKM darurat pada 16 Juli 2021.
Dalam arahan itu, Jokowi mengevaluasi penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga.
Selain itu, beberapa kondisi di lapangan dan kejadian terkini tak luput dari koreksi Presiden.
Di antaranya, masih menumpuknya stok vaksin yang disimpan, penyekatan dalam pembatasan mobilitas masyarakat, pemukulan warga di Gowa oleh oknum Satpol PP hingga komunikasi publik pejabat.
Tak lupa, Jokowi juga menekankan pentingnya memberi kepastian soal perpanjangan PPKM darurat kepada masyarakat. Kepala Negara berpesan agar keputusan soal PPKM darurat dipikirkan dengan sangat hati-hati.
Saat menyampaikan delapan aharan tersebut, Jokowi terlihat memberikan penekanan terhadap kinerja beberapa kementerian dan lembaga. Di antaranya Kementerian Kesehatan, BNPB, Kemendagri, Kemensos hingga Satpol PP.
Berikut ini delapan arahan Presiden Jokowi yang dirangkum Kompas.com dari tayangan video YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu (17/7/2021) :
1. Vaksin jangan disimpan
Saat mengawali arahannya, Presiden Jokowi langsung mengingatkan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
Jokowi mengkritik masih banyaknya stok vaksin Covid-19 yang tersimpan di daerah.
“Pertama langsung saja saya akan menuju ke vaksinasi. Program vaksinasi. Tolong dilihat betul angka-angkanya. Karena yang saya lihat, data yang masuk baik itu berupa itu vaksin jadi maupun bulk itu yang sudah masuk ke negara kita sudah 137 juta. Padahal yang sudah disuntikkan dalam vaksinasi kurang lebih 54 juta,” ujar Jokowi.
“Artinya stok yang ada baik mungkin di Bio Farma maupun di Kementerian Kesehatan atau mungkin di provinsi, di kabupaten, di kota, di RS, di puskesmas, terlalu besar,” lanjutnya.
Sehingga dirinya meminta Menteri Kesehatan agar menyampaikan hingga organisasi terbawah tidak ada stok untuk vaksin.
Jokowi menekankan agar vaksin yang telah dikirim segera disuntikkan kepada masyarakat.
Selain itu, presiden juga meminta agar vaksinasi Covid-19 difokuskan di tiga provinsi di Jawa, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten.
Saat ini vaksinasi Covid-19 di ketiga provinsi itu masih berada di bawah 20 persen.
2. Maksimalkan produksi oksigen
Poin kedua yang disoroti Jokowi adalah soal ketersediaan oksigen untuk pasien Covid-19. Jokowi mengatakan, saat ini masih banyak pabrik produsen oksigen yang bisa ditambah kapasitasnya.
Ada juga pabrik yang sudah tidak berproduksi tetapi masih bisa difungsikan kembali.
“Tadi pagi saya ke pabrik, ke PT Aneka Industri, saya banyak mendapatkan informasi dari sana bahwa sebetulnya masih banyak pabrik yang bisa ditambah kapasitasnya. Ada juga pabrik yang off yang itu bisa di on kan tapi membutuhkan pembiayaan,” ujarnya.
“Ini tolong juga dicarikan solusinya karena apapun kita memang harus menyiapkan diri apabila betul-betul ada lonjakan dan kebutuhan oksigen bisa terpenuhi,” tegasnya.
Sehingga, menurut Jokowi, jika semua produsen oksigen dalam negeri digerakkan bisa mencukupi kebutuhan oksigen dalam penanganan pandemi.
3. Evaluasi penyekatan
Jokowi pun menyinggung tentang realisasi pelaksanaan penyekatan dalam rangka PPKM darurat di lapangan.
Berdasarkan peninjauan yang dilakukannya ke Terminal Pulogadung dan kampung, kondisinya masih ramai dengan masyarakat.
“Kita telah melakukan penyekatan-penyekatan. Tapi kalau saya lihat malam juga pagi tadi, saya ke Pulogadung tadi, saya lihat masih cukup ramai. Tadi malam saya ke kampung juga ramai banget,” ujar Jokowi.
“Artinya penyekatan ini mungkin perlu kita evaluasi. Apakah efektif juga menurunkan kasus? Karena ini yang terkena sekarang ini banyak di keluarga-keluarga. Atau ada strategi lain yang mungkin bisa kita intervensikan ke sana,” tegasnya.
Jokowi tidak mengungkapkan kampung mana yang disebutkannya. Namun, pada Kamis (15/7/2021) malam, Jokowi melakukan blusukan sambil menyerahkan bantuan beras dan paket obat ke Kelurahan Sunter Agung, Jakarta Utara.
Merujuk kondisi itu, Jokowi kembali menekankan agar ada kajian yang lebih detail mengenai penyekatan yang saat ini dilakukan.
4. Tak boleh keras dan kasar
Presiden Joko Widodo juga menyinggung soal peristiwa pemukulan pemilik warung oleh oknum Satpol PP di Gowa, Sulawesi Selatan.
Menurut Presiden peristiwa itu memanaskan situasi di tengah masyarakat yang sedang menjalani PPKM darurat.
“Saya kira peristiwa-peristiwa yang ada di Sulawesi Selatan misalnya, Satpol PP memukul pemilik warung, apalagi ibu-ibu. Ini untuk rakyat menjadi memanaskan suasana,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Jokowi berpesan agar semua aparat berhati-hati dalam menurunkan indeks mobilitas masyarakat.
Khususnya yang berkaitan dengan penyekatan dan penanganan terhadap masyarakat, pedagang, PKL, toko.
“Saya minta kepada Polri dan juga Mendagri, kepada daerah agar jangan keras dan kasar,” tegas Jokowi.
“Lakukanlah dengan tegas dan santun. Sambil sosialisasi memberikan ajakan-ajakan, sambil bagi beras. Itu mungkin bisa sampai malahan pesannya,” tambah kepala negara.
5. Bansos jangan terlambat
Poin kelima, yang disoroti Jokowi adalah soal bantuan sosial (bansos). Dirinya menekankan agar penyaluran bansos tidak sampai terlambat.
“Saya minta jangan sampai terlambat. Baik itu PKH, baik BLT desa, baik itu bantuan sosial tunai (BST), jangan ada yang terlambat. Dan yang paling penting lagi bantuan beras, bantuan sembako. Minggu ini harus keluar. Percepat betul-betul ini percepat,” tegasnya.
Dia meminta agar Kepala Bulog dan Menteri Sosial tidak ragu-ragu dalam menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat. Namun, prosedur penyaluran harus tetap didampingi instansi terkait.
Dari kunjungannya ke Kelurahan Sunter Agung pada Kamis (15/7/2021), Jokowi mengungkapkan masyarakat senang dengan adanya pembagian obat dan vitamin gratis untuk pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri (isoman).
Sehingga dia meminta Menteri Keuangan menyiapkan tambahan jumlah paket obat dan vitamin hingga di atas dua juta paket.
6. Komunikasi publik pejabat
Soal komunikasi publik pejabat dalam penanganan pandemi Covid-19 pun tak luput dari evaluasi Jokowi.
Presiden menekankan agar disampaikan dengan bahasa yang menimbulkan optimisme dan menimbulkan ketenangan.
“Karena terus terang saja, masyarakat ini khawatir mengenai Covid-19 yang naik terus, kemudian kematian tinggi, kemudian juga yang berkaitan urusan makan, perut, ini hati-hati,” ujar Jokowi.
Dia mengingatkan agar para menteri dan pejabat lain tidak sensitif terhadap apa yang dirasakan dan dialami masyarakat saat ini.
Dia pun meminta apa yang disampaikan pejabat negara tidak membuat masyarakat merasa frustrasi.
“Jangan sampai di antara kita tidak sensitif terhadap hal-hal seperti ini. Jangan sampai masyarakat frustasi gara-gara kesalahan-kesalahan kita dalam komunikasi, kesalahan-kesalahan kita dalam menjalankan sebuah policy,” tegasnya.
7. Idul Adha
Poin ketujuh yang disinggung Jokowi adalah perayaan Idul Adha 2021. Dirinya meminta agar hal itu dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat.
Jokowi juga meminta agar Wakil Presiden Ma’ruf Amin dapat membantu komunikasi tentang perayaan hari raya umat Islam tersebut.
“Saya betul-betul minta agar dikomunikasikan dengan baik. Mungkin Bapak Wakil Presiden bisa membantu dalam hal ini,” tuturnya.
“Pak Menteri Agama bisa komunikasikan ke bawah. Sehingga perayaan hari raya Idul Adha betul-betul bisa lebih khidmat tapi semuanya bisa menjaga protokol kesehatan,” tegas Jokowi.
8. PPKM darurat
Poin terakhir yang disinggung Jokowi adalah soal perpanjangan PPKM darurat. Jokowi, mengatakan, perpanjangan PPKM darurat merupakan hal yang sensitif. Sehingga hal itu harus diputuskan dengan hati-hati.
“Ini pertanyaan dari masyarakat, satu yang penting yang perlu kita jawab, PPKM darurat ini akan diperpanjang tidak? Kalau mau diperpanjang, sampai kapan?,” ujarnya
“Ini betul-betul hal yang sangat sensitif. Harus diputuskan dengan sebuah pemikiran yang jernih. Jangan sampai keliru (memutuskan),” tegasnya.
Sebelumya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan Presiden Joko Widodo telah memutuskan memperpanjang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga akhir Juli 2021.
Sumber : Sekretariat Presiden, Kompas
Berita Terkait
11 Orang Pendaki Meninggal Dunia Akibat Erupsi Gunung Marapi
Bahasa Indonesia Jadi Bahasa Resmi di UNESCO
Pria Tewas Ditikam Setelah Berkelahi dengan Teman Sekamarnya karena Tidak Mengucapkan ‘Terima Kasih’