TKI di Taiwan Gelar Demo, Tuntut Perlindungan yang Lebih Baik bagi Pengasuh Migran!

Lebih dari 100 pekerja migran dilaporkan menggelar aksi unjuk rasa di Taipei, wilayah bagian utara Taiwan pada hari Minggu (2/5/2021).

Mereka menyerukan perlindungan yang lebih baik atas hak-hak dan kesejahteraan pekerja migran di Taiwan menjelang peringatan Hari Ibu.

Para pekerja, kebanyakan dari mereka berasal dari Filipina, Indonesia dan Vietnam, mengatakan perlindungan hukum adalah apa yang mereka inginkan sebagai hadiah untuk Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 9 Mei.

“Kami bukan robot,” “Kami butuh istirahat,” “Pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan dan berhak mendapat perlindungan hukum,” teriak mereka pada rapat umum di depan gedung Kabinet Legislatif Yuan di Taipei.

Gracie Liu, juru bicara Jaringan Pemberdayaan Migran di Taiwan (MENT), mengatakan pekerja perawatan migran di Taiwan tidak memiliki perlindungan hukum karena mereka tidak dicakup oleh Undang-Undang Standar Tenaga Kerja negeri Formosa.

Pemberlakuan undang-undang pelayanan rumah tangga akan menjadi “hadiah terbaik bagi 250.000 pekerja migran di Taiwan untuk Hari Ibu, terutama bagi mereka yang berstatus ibu,” katanya.

Pada tahun 2004, MENT mengajukan proposal untuk rancangan undang-undang (RUU) yang disebut Undang-Undang Pelayanan Rumah Tangga, yang berusaha untuk memasukkan semua pekerja rumah tangga dalam sistem asuransi tenaga kerja Taiwan.

RUU tersebut menetapkan standar untuk upah pekerja migran, mengizinkan kompensasi untuk cedera terkait pekerjaan dan memberikan pedoman untuk tempat tinggal juga waktu istirahat wajib para pekerja migran.

RUU itu telah disampaikan kepada Badan Legislatif Yuan, namun walau bagaimanapun hingga saat ini masih belum ada peninjauan lebih lanjut.

Menurut MENT, rata-rata pekerja rumah tangga asing bekerja 10,4 jam sehari, berpenghasilan NT$ 17.000 per bulan, jauh di bawah upah minimum bulanan Taiwan sebesar NT$ 24.000.

Mengutip laporan yang dirilis oleh Kementerian Tenaga Kerja (MOL) Taiwan pada tahun 2020 lalu, MENT mengatakan 34,4 persen pekerja rumah tangga migran di Taiwan tidak diizinkan oleh majikan mereka untuk mengambil cuti.

Seorang pengasuh migran asal Indonesia, yang dipanggil Feni, mengatakan ini adalah pekerjaan yang berat, tetapi terkadang tidak dianggap layak untuk mendapatkan bayaran yang layak.

“Beberapa orang Taiwan mengatakan pengasuh migran rakus, tetapi mereka yang merawat orang sakit dan lanjut usia tahu bahwa itu bukan tugas yang mudah,” kata Feni, yang telah bekerja di Taiwan selama 10 tahun.

Sementara itu, Aileen dela Cruz, direktur Serikat Pengurus Rumah Tangga, mengatakan pembuat kebijakan dan badan legislatif Taiwan harus mengakui bahwa pekerja rumah tangga berhak atas hak dan martabat yang terkait dengan pekerjaan semacam itu.

Juga di rapat umum, Kang Yang, perwakilan dari kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Taiwan, Covenants Watch, mengatakan pemerintah Taiwan harus memastikan bahwa semua pekerja migran memiliki perlindungan yang sama dengan pekerja lainnya, berdasarkan Kovenan Internasional tentang Ekonomi, Sosial dan Hak Budaya, yang diratifikasi Taiwan pada tahun 2009 silam.

Kelompok hak asasi manusia lain yang berpartisipasi dalam rapat umum hari Minggu termasuk Asosiasi Pekerja Internasional Taiwan, Caritas Taiwan, Yayasan Kebangkitan, dan Asosiasi Hak Asasi Manusia Taiwan.

Menanggapi tuntutan buruh migran tersebut, Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan siaran pers yang menyebutkan bahwa usulan UU Pelayanan Rumah Tangga tetap menjadi tantangan karena sulit untuk menentukan jam kerja dan tugas PRT.

Namun, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak dan kesejahteraan pekerja rumah tangga migran dengan lebih baik, kata kementerian tersebut, seraya menambahkan bahwa semua pekerja migran termasuk dalam Undang-Undang Perlindungan dan Jaminan Kecelakaan Kerja yang baru-baru ini disahkan.

Mengenai tugas dan kondisi kerja, majikan Taiwan pekerja migran harus mematuhi ketentuan kontrak kerja mereka, sesuai dengan Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan, kata kementerian tersebut.

Sumber : CNANews, China Times