Buruh Migran Termasuk TKI Demo di Depan Legislatif Yuan, Tuntut Perlindungan Hukum

Pekerja rumah tangga migran di Taiwan, didukung oleh perwakilan dari kelompok hak-hak buruh, berunjuk rasa di depan Legislatif Yuan bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Sedunia untuk meminta perlindungan hukum atas hak dan kesejahteraan mereka.

Sekitar 100 orang pengunjuk rasa, kebanyakan pengasuh migran yang berasal dari Filipina, Indonesia dan Vietnam, meneriakkan slogan-slogan yang meminta dukungan untuk pekerja rumah tangga migran, yang umumnya perempuan.

Mereka juga memegang plakat dengan seruan yang diajukan kepada Legislatif Yuan yang ditulis dalam berbagai bahasa mereka.

Marisa Garcia, seorang pekerja rumah tangga Filipina yang ditabrak sepeda motor pada bulan Juni 2020 lalu dikabarkan juga ikut bergabung dalam aksi dengan kursi roda.

Menurut Garcia, dia sedang keluar membeli makanan untuk majikannya saat kecelakaan itu terjadi. Sejak saat itu, dia dibebaskan dari pekerjaannya dan harus menanggung biaya rehabilitasi sendiri.

Untung baginya, beberapa kelompok hak buruh telah berada di sana untuk memberikan perlindungan dan bantuan keuangan bagi ibu berusia 50 tahun, yang masih memiliki empat anak untuk dihidupi di Filipina.

“Pekerja rumah tangga migran tidak tercakup dalam Undang-Undang Standar Tenaga Kerja, artinya mereka tidak mendapatkan kompensasi ketika terjadi kecelakaan kerja,” kata Chen Hsiu-lien, juru bicara Jaringan Pemberdayaan Migran di Taiwan (MENT).

Menurut peraturan yang berlaku di Taiwan, pemberi kerja atau majikan hanya diwajibkan untuk mendaftarkan karyawan dalam program asuransi tenaga kerja, yang memberikan perlindungan atas kecelakaan kerja, jika memiliki lebih dari lima karyawan.

“Selain itu, pekerja rumah tangga migran tidak menerima upah lembur meskipun jam kerja panjang, dan mereka tidak mendapatkan uang pesangon ketika pekerjaan mereka dihentikan sebelum waktunya tanpa kesalahan di pihak mereka,” kata Chen.

Berbeda dengan pekerja migran lain yang memang mendapatkan pesangon jika kontraknya diakhiri oleh majikan sebelum habis.

Menurut Chen, diperkirakan ada 230.000 perempuan di Asia Tenggara yang saat ini bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Taiwan dengan gaji bulanan hanya NT$ 17.000, jauh di bawah upah minimum Taiwan yang saat ini mencapai NT$ 24.000 per bulan.

Pekerja rumahan rata-rata bekerja 10,4 jam sehari, dan hanya 11,4 persen dari mereka yang diizinkan oleh majikan mereka untuk mendapatkan hari libur rutin setiap minggu, kata Chen, mengutip data dari Kementerian Tenaga Kerja (MOL) Taiwan yang dirilis pada bulan Januari 2020 lalu.

Dia meminta agar Legislatif Yuan mengesahkan Undang-Undang Pelayanan Rumah Tangga, yang diusulkan oleh MENT pada tahun 2004 silam, untuk memenuhi kebutuhan akan perlindungan hukum bagi pekerja migran di sektor rumah tangga.

Menurut MENT, RUU yang diusulkan menyerukan dimasukkannya wajib semua pekerja rumah tangga (termasuk warga negara Taiwan) dalam rencana asuransi sosial, menetapkan standar untuk kompensasi mereka untuk cedera terkait pekerjaan, kamar dan pondokan, serta gaji dan upah, dan dengan jelas menetapkan periode istirahat pekerja migran yang bekerja sebagai ART.

Namun, tindakan yang diusulkan telah ditangguhkan karena kurangnya sumber daya pemerintah untuk perawatan jangka panjang dan tentangan dari pemberi kerja atau majikan di Taiwan.

Sun Hsin-hsuan, petugas komunikasi untuk Covenants Watch, sebuah LSM berbasis di Taiwan yang berkomitmen untuk mempromosikan hak asasi manusia, mengatakan pekerja migran harus memiliki hak yang sama dengan warga negara Taiwan, mengutip Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ( ICESCR).

“Legislatif Yuan telah meratifikasi ICESCR, bagian dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia Internasional, memberinya status hukum domestik,” katanya.

“Dengan tidak memberikan perlindungan kerja yang sama kepada pekerja migran seperti pekerja lokal, pemerintah Taiwan melanggar hukum domestik dan perjanjian internasional,” katanya.

Para pengunjuk rasa berharap RUU Pelayanan Rumah Tangga yang diajukan bisa direview oleh pihak Legislatif Yuan pada tahun ini.

Sebanyak 10 kelompok pembela hak asasi manusia (HAM) juga berpartisipasi dalam rapat umum tersebut, termasuk Serikat Pengurus Rumah Tangga, Pusat Pekerja Harapan, Yayasan Kebangkitan, dan Asosiasi Hak Asasi Manusia Taiwan.

Sumber : Rti, CNANews