MOL Minta Pemerintah RI Beri Daftar Laboratorium PCR Sebelum Cabut Larangan Masuk PMI ke Taiwan

Untuk sementara Taiwan menghentikan kedatangan Pekerja Migran Indonesia sejak akhir tahun lalu (2020), dari pihak Indonesia bermaksud menunjuk laboratorium yang menyediakan pemeriksaan asam nukleat bagi pekerja migran sebelum datang ke Taiwan sebagai imbalan atas pencabutan larangan masuk ke Taiwan tersebut.

Menteri Tenaga Kerja, Hsu Ming-chun pada hari Rabu (3/20) menyampaikan, berharap pihak Indonesia memberikan daftar nama laboratorium terlebih dulu untuk diberikan dan dievaluasi oleh Pusat Komando Epidemi Sentral (CECC).

Dalam upaya pencegahan epidemi COVID-19, sejak 18 Desember 2020 Taiwan memberlakukan larangan masuk bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), alasan utamanya adalah beberapa PMI yang masuk ke Taiwan dengan membawa sertifikat PCR negatif ternyata dalam pemeriksaan saat masuk ke Taiwan hasilnya positif, sehingga CECC meragukan hasil laporan skrining yang dibawa.

Beberapa hari lalu Indonesia mengundang Kantor Perwakilan Taiwan untuk Indonesia, berharap melalui laboratorium yang ditunjuk, PMI yang akan bekerja di Taiwan harus melakukan skrining untuk memenuhi persyaratan Taiwan.

Komandan Pusat Komando Epidemi Sentral (CECC) Chen Shih-chung kemarin (2/2) mengemukakan, selanjutnya akan melihat bagaimana kebijakan dari Kementerian Ketenagakerjaan berkaitan dengan hal ini, jika memang memerlukan untuk mencabut larangan ini, tetapi pada saat dibuka kembali harus melakukan pembatasan jumlah yang datang.

Hsu Ming-chun hari ini (3/2) mengungkapkan, beberapa hari lalu telah melalui kantor perwakilan Taiwan di Indonesia, berharap dari pihak Indonesia dapat memberikan daftar nama 80 laboratorium terlebih dulu.

Apakah pengujian PCR dari 80 laboratorium tersebut memenuhi kriteria yang diperlukan Taiwan dan memiliki kredibilitas, semua ini harus dipastikan oleh pakar instansi kesehatan, untuk itu diharapkan dapat segera memberikan daftar nama ke CECC.

Mengenai apakah akan mencabut larangan PMI, Hsu Ming-chun mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan dan CECC akan melakukan pembahasan dengan mempertimbangkan dan mengutamakan kesehatan masyarakat dan pencegahan epidemi Taiwan.

Selain itu terkiat kebijakan zero cost yang diminta dari pihak Indonesia, Hsu Ming-chun menyampaikan, rapat kedua akan dilaksanakan setelah liburan tahun baru Imlek nanti, tetapi kapan waktu yang pastinya masih akan dibicarakan dengan pihak Indonesia.

Sumber : ETtoday, Rti