Pertama Kali Sejak 1979, Taiwan Diundang ke Pelantikan Presiden AS

Duta besar de facto Taiwan untuk Amerika Serikat (AS) secara resmi diundang ke pelantikan Presiden Joe Biden , sebuah undangan yang menurut Taipei, Kamis (21/1/2021), merupakan preseden pertama sejak Washington tidak lagi mengakui Taiwan sebagai negara pada 1979.

Hsiao Bi-khim, utusan Taipei itu, mengunggah video dirinya pada pelantikan hari Rabu yang disertai pernyataan bahwa ia “merasa terhormat mewakili rakyat dan pemerintah Taiwan menghadiri pelantikan Presiden Biden dan Wakil Presiden Harris”.

“Demokrasi adalah bahasa kami dan kebebasan adalah tujuan kami bersama,” tambahnya dalam cuitannya di Twitter.

Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan itu adalah pertama kalinya dalam beberapa dekade seorang utusan Taiwan “diundang secara resmi” oleh panitia pelantikan, sementara Partai Progresif Demokratik yang berkuasa menggambarkannya sebagai “terobosan baru dalam 42 tahun”.

Taiwan berpisah dari China pada akhir perang saudara pada tahun 1949 silam.

Sekitar 23 juta penduduknya terus menerus hidup di bawah ancaman invasi China daratan, yang para pemimpinnya memandang pulau itu sebagai wilayah mereka dan telah bersumpah untuk merebutnya kembali suatu hari nanti.

Beijing menentang setiap kontak resmi negara manapun dengan Taiwan dan berusaha menjaga pulau itu tetap terisolasi secara diplomatik.

Washington lebih mengakui Beijing daripada Taipei selama pemerintahan Presiden Jimmy Carter. Tetapi AS tetap menjadi sekutu tidak resmi Taiwan yang paling penting, dan atas persetujuan Kongres AS dapat menjual senjata ke pulau itu untuk mempertahankan diri.

Sejak tahun 1979, pemerintah AS secara umum menjalin hubungan diplomatik yang sangat hati-hati dengan Taiwan dalam upaya untuk menghindari kemarahan Beijing dan mencegah Taipei untuk secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya.

Tapi kebijakan itu berubah secara dramatis di bawah Presiden Donald Trump yang merangkul hubungan yang lebih hangat dengan pulau itu ketika dia berselisih dengan China tentang masalah-masalah seperti perdagangan dan keamanan nasional.

Sumber : 東森新聞 CH51, 自由時報電子報, NewTalk, CNANews, VOA News