TKI Dilarang Ke Taiwan Karena Tes COVID-19 Tak Akurat, Saatnya Audit Seluruh Laboratorium?

Pemerintah RI didesak untuk mengaudit seluruh laboratorium yang melakukan pengetesan PCR Covid-19 menyusul pernyataan pemerintah Taiwan yang menyebut hasil tes virus corona di Indonesia kurang akurat sehingga melarang pekerja migran masuk ke negara tersebut tanpa batas waktu.

Sebelumnya Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mendapat laporan ada beberapa perusahaan penyalur TKI ke Taiwan yang menggunakan klinik kebidanan untuk melakukan tes PCR.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebut pihaknya bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Kesehatan akan membentuk tim untuk mengevaluasi kembali prosedur pengetesan Covid-19 oleh perusahaan penyalur. Jika ada yang melanggar, akan disanksi.

Sekretaris Utama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Tatang Budie Utama Razak, mengatakan pihaknya bakal meminta penjelasan dari Kantor Dagang dan Ekonomi Taiwan (TETO) atas keputusan pemerintahnya yang melarang masuk seluruh TKI tanpa batas waktu yang ditentukan.

Tatang berkata, keputusan itu tidak adil dan merugikan lantaran alasan tes Covid-19 Indonesia tidak akurat belum terbukti sepenuhnya.

Ia berkata, ada pelbagai kemungkinan TKI yang tiba di Taiwan terpapar virus corona. Yakni dalam perjalanan ke bandara, atau di ruang karantina di Taiwan, atau ketika tiba di agen penyalur di negara tersebut.

Sejauh ini, sambungnya, 14 dari 16 perusahaan penyalur TKI ke Taiwan melakukan tes PCR sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

“Karena di Taiwan itu tidak seperti negara lain seperti Jepang atau Hong Kong yang begitu mendarat langsung tes PCR. Di Taiwan ditampung atau dikarantina dulu, setelah delapan hari dilakukan PCR. Ada yang dinyatakan positif ada juga negatif,” ujar Tatang Budie Raza kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (20/12).

“Lalu di agen selama beberapa hari kemudan ke pengguna jasa, bisa positif. Itu bisa saja terpapar di sana (karantina),” lanjut Tatang.

Namun demikian, BP2MI akan mencari solusi agar persoalan tes PCR Indonesia tidak kembali dipermasalahkan Taiwan.

Ia bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Kesehatan akan membentuk tim untuk mengevaluasi kembali seluruh prosedur pengetesan Covid-19 yang dilakukan perusahaan penyalur.

Termasuk, mengecek ulang protokol kesehatan di tempat penampungan para TKI sebelum berangkat.

“Bagaimana kita pastikan PCR efektif, lebih ketat, sehingga pekerja migran yang sudah PCR betul-betul steril, tidak berinteraksi dengan pihak lain.”

Dalam pertemuan yang digelar Senin (21/12) tersebut, BP2MI juga akan meminta Kantor Dagang dan Ekonomi Taiwan (TETO) agar menerapkan standar yang sama dengan negara lain yaitu melakukan tes PCR ulang begitu pekerja migran tiba di bandara negara tersebut.

Hal itu, katanya, untuk memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia yang bekerja tidak terpapar virus corona dan lebih dari itu, bisa diketahui lokasi terpaparnya para TKI.

“Jadi jelas di mana terpaparnya. Karena ini merugikan kita. Sedari awal, kami sangat ketat dan serius soal Covid-19 ini.”

Data BP2MI, setidaknya sudah ada 2.000 ribu TKI yang berangkat ke Taiwan sejak pandemi Covid-19.

Sementara jumlah TKI yang bekerja di sana mencapai 250.000 orang atau terbesar kedua di Asia setelah Hong Kong.

Berdasarkan hasil tes periode 1-15 Desember 2020 terdapat 80% atau 32 dari 40 orang Indonesia yang tiba di Taiwan positif Covid-19. Padahal mereka memiliki bukti hasil tes Covid-19 negatif dari Indonesia.

Sebelumnya pada November 2020, sebanyak 50% atau 42 dari 81 orang Indonesia terdeteksi positif Covid-19 di Taiwan.

“Hasil tes tersebut semakin tidak akurat dari waktu ke waktu. Taiwan tidak ingin mengambil risiko,” kata Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan Chen Shin-chung seperti dilansir Taiwan Times.

Hal yang sama terjadi di Jepang. Pada 11 November ada 17 warga Indonesia yang datang ke sana hendak magang dinyatakan positif Covid-19 tanpa gejala. Padahal mereka sudah mengantongi sertifikat negatif Covid-19 tiga hari sebelum keberangkatan.

Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Bobby Alwi, mengaku tidak kaget dengan keputusan pemerintah Taiwan. Pasalnya, ia menerima laporan ada sebuah perusahaan penyalur TKI ke Taiwan yang menggunakan klinik kebidanan untuk melakukan tes PCR.

Laporan lain, ada perusahaan penyalur TKI di Jawa Barat yang memaksakan mengirim pekerja migran ke Taiwan meskipun ada salah satu calon pekerja yang terpapar virus corona dengan menggunakan hasil tes fiktif.

“Pihak dari Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) sudah menyuruh agar tidak dibawa untuk orientasi pra penempatan dan disuruh melakukan tes, tapi tidak dipatuhi dan terjadi pemberangkatan,” imbuh Bobi Alwi kepada BBC News Indonesia.

Itu mengapa ia dan Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, mendesak pemerintah agar mengevaluasi kembali laboratorium yang melakukan pemeriksaan tes Covid-19 kepada para pekerja migran.

Agar tidak ada sangkaan tes virus corona di Indonesia “dilakukan secara abal-abal”.

Seperti apa kualitas tes laboratorium PCR di Indonesia?

Pakar Biologi Molekuler, Ahmad Rusdan Handoyo Utomo, memperkirakan jumlah laboratorium yang mengikuti standar Kementerian Kesehatan melakukan tes PCR (polymerase chain reaction) tidak sampai 200.

Data itu ia peroleh ketika menggelar survei mengenai kelengkapan sarana tes virus corona.

“Tapi pada waktu itu, kami tidak ke lapangan mengecek langsung,” imbuh Ahmad Rusdan kepada BBC News Indonesia.

Munculnya persoalan di Taiwan, katanya, harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk menyamakan standar pengetesan Covid-19 di Indonesia.

Kalau perlu, melakukan audit internal terhadap ratusan laboratorium tersebut.

“Karena sudah ada ratusan laboratorium, saatnya untuk melakukan internal audit bersama. Dimulai dari laboratorium yang dipermasalahkan Taiwan.”

“Kita cari tahu apakah laboratorium sudah mengikuti standar minimal? Karena kalau menggunakan kit komersil, kita ingin pastikan petugas laboratorium melakukan sesuai standar instruksi kit. Karena tiap-tiap kit berbeda.”

Dalam mengaudit ratusan laboratorium itu pula, ia menyarankan agar pemerintah turut mengecek petugas yang melaksanakan tes usap hidung.

“Audit juga dari teknisinya, di-training dimana? Apa bukti mereka telah di-training dengan baik? Karena PCR tidak bisa plug and play. Di situ banyak sekali manipulasi tangan.”

Hal lain yang perlu diperhatikan pemerintah, katanya, adalah standar nilai hasil PCR di tiap-tiap negara. Secara umum rata-rata ambang positif virus corona di berbagai negara di bawah 40.

“Ada juga yang di bawah 35 nilai PCR-nya dinyatakan positif. Nah ada tidak standar sedetail itu? Kalau ada, pemerintah harus menyesuaikan.”

Selain itu, ia menyarankan pemerintah agar memperpendek waktu pengetesan bagi pekerja migran yang akan berangkat, yakni minimal dua hari sebelum keberangkatan. Tujuannya demi akurasi tes.

Sumber : BBC Indonesia