Pemerintah Taiwan Didesak Segera Ambil Tindakan, Berantas Pekerja Migran Ilegal!

Pemerintah Taiwan dalam konferensi pers yang digelar pada hari Rabu (21/10/2020) berjanji akan memberikan solusi praktis untuk menangkap sejumlah besar pekerja migran ilegal yang belum ditemukan di negara itu.

Menurut data statistik Kementerian Dalam Negeri (MOI) Taiwan, terdapat sebanyak 51.087 pekerja migran asing yang tidak berdokumen yang saat ini telah melewati masa tinggal visa mereka di Taiwan atau yang dikenal dengan sebutan overstayers.

Karena proses aplikasi bagi pengasuh migran dan tenaga asing saat ini menjadi lebih rumit karena pandemi virus corona, masalah pekerja migran ilegal di Taiwan semakin memburuk. Sejumlah pihak dan organisasi di Taiwan kini menyerukan pemerintah Taiwan untuk segera mengambil tindakan akan permasalahan ini.

Selama sesi tanya jawab di Legislatif Yuan, legislator Kuomintang, Wu Sz-huai menunjukkan bahwa setidaknya ada 28.000 rumah tangga di Taiwan memperkerjakan pengasuh asing.

Wu mengatakan majikan Taiwan akan sangat tidak nyaman jika pengasuh migran tiba-tiba melarikan diri dan melanggar kontrak kerja mereka.

Wu juga menyebutkan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan untuk mengurangi waktu tunggu selama tiga bulan yang saat ini diperlukan untuk mempekerjakan pengasuh baru dalam skenario seperti itu.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Tenaga Kerja (MOL) Taiwan, Hsu Ming-chun mengatakan pihak berwenang saat ini sedang mempertimbangkan tentang penyesuaian baru tetapi Kabinet Yuan yang memiliki keputusan akhir.

Hsu mengatakan masalah baru yang akan timbul dengan waktu tunggu yang dipersingkat adalah jumlah pekerja migran yang akan melonjak jika kasus pekerja migran yang melarikan diri dari pekerjaannya terus berlanjut pada tingkat saat ini, laporan media CNANews.

Hsu juga membahas pengumuman kontroversial dari pemerintah Indonesia bahwa pemberi kerja atau majikan di Taiwan dan 14 negara lain harus menanggung biaya aplikasi visa dan pelatihan serta tiket pesawat untuk pekerja migran Indonesia mulai tahun depan.

Dia mengatakan pemerintah Taiwan telah menyuarakan penentangannya terhadap perubahan ini, yang menurutnya tidak adil bagi para pemberi kerja atau pengusaha bisnis di Taiwan, laporan media UDNNews.

Wakil Menteri Dalam Negeri (MOI) Taiwan, Chiu Chang-yueh juga mengusulkan untuk menaikkan upah minimum bagi pekerja migran dan mengizinkan mereka berganti majikan secara bebas untuk mengurangi kemungkinan mereka melarikan diri.

Namun, legislator lainnya menentang saran ini dan mengatakan itu hanya akan membuat sistem saat ini kurang stabil, menurut media Layanan Televisi Umum (PTS).

Pekerja migran overstayers telah lama menjadi masalah di masyarakat Taiwan, dengan banyak majikan mengharapkan mereka lebih fleksibel dengan upah rendah.

Badan Imigrasi Nasional (NIA) Taiwan telah mendesak para perantara dan majikan di Taiwan untuk tidak melanggengkan pelanggaran tersebut, menekankan bahwa mereka yang tertangkap mempekerjakan pekerja ilegal akan didenda hingga NT$ 750.000 dan kemungkinan menghadapi hukuman penjara.

Sumber : 公視新聞網, UDNNews, CNANews, PTSNews