Pemerintah Australia Pertimbangkan Amnesti Bagi Pekerja Migran Ilegal

Pemerintah Australia sedang serius mempertimbangkan untuk memberi pengampunan atau amnesti terhadap pekerja ilegal sehingga mereka bisa bekerja dengan resmi tanpa khawatir akan dideportasi.

Menurut Menteri Pertanian Australia David Littleproud, keputusan atas ide ini kemungkinan akan dikeluarkan beberapa pekan mendatang.

Ia mengatakan pemerintah sudah mendiskusikan masalah amnesti bagi para pekerja yang tidak memiliki izin, sebagai salah satu jalan keluar guna mengatasi masalah kekurangan pekerja di sektor pertanian.

“Pembicaraan terus berlangsung, bahkan Menteri Imigrasi, Menteri Dalam Negeri, saya sendiri, dan bahkan Menteri Tenaga Kerja sudah mendiskusikan masalah ini,” kata Littleproud.

Menurutnya, perlu waktu untuk mendapatkan data yang benar. “Kami akan memastikan bahwa dalam beberapa pekan lagi ada keputusan yang diambil, ini memang sedang dipertimbangkan dengan serius.”

Perkumpulan Petani di negara bagian Victoria pertama kali menyerukan diberikannya pengampunan bagi pekerja gelap di tahun 2017.

Di saat yang bersamaan, perkumpulan tersebut juga membenarkan adanya masalah pekerja tanpa izin di sektor pertanian.

Namun baru Juli lalu, beberapa bulan setelah Australia menutup perbatasan internasional karena pandemi, Menteri Pertanian Victoria Jaclyn Symes meminta kepada pemerintah pusat untuk memberi pengampunan.

Hal itu perlu dilakukan untuk mengantisipasi kurangnya pekerja di musim panen buah dan sayuran dalam beberapa bulan mendatang.

Menteri Pertanian negara bagian Australia Barat Alannah MacTiernan juga mendukung usulan tersebut.

Menteri Littleproud mengatakan amnesti adalah masalah yang kompleks sehingga keputusan tidak bisa diambil dengan tergesa-gesa.

“Negara bagian harus mengerti bahwa permasalahannya lebih kompleks, sehingga kami harus mengerti semuanya sebelum mengambil keputusan,” kata Littleproud.

“Kami akan melihat ini dari sudut pandang keamanan tetapi juga akan melihat dari sudut pandang tenaga kerja dan juga mencoba mengatasi masalah eksploitasi terhadap pekerja di negeri ini.”

Menteri Littleproud mengatakan ia tidak percaya bahwa sektor pertanian Australia dikenal sebagai sektor dengan pekerja ilegal yang sangat banyak.

“Saya kira kita tidak bisa menyamaratakan dan mengatakan bahwa [eksploitasi pekerja] adalah masalah besar dalam negeri,” kata dia.

“Menurut saya ini pendapat yang berbahaya. Memang benar ada yang berbuat salah di industri namun di industri lain hal seperti ini juga terjadi, tidak di sektor pertanian saja.”

Reaksi dari kalangan petani

Wakil Presiden Perkumpulan Petani Victoria Emma Germano mengatakan pengampunan bagi pekerja ilegal seharusnya sudah lama dilakukan.

Namun, ia tidak yakin keputusan amnesti nantinya akan mengatasi masalah kekurangan pekerja sebanyak 26.000 orang di sektor pertanian.

“Dari sisi bisnis ini akan menjadi keputusan baik, karena mereka yang sebelumnya tidak membayar pajak akan mulai membayar pajak, dan bagus juga dari sisi kemanusiaan,” kata Germano.

“Mereka yang sudah bekerja sudah berkontribusi [ketika panen], namun [amnesti] mungkin akan menarik perhatian pekerja ilegal lainnya yang belum pernah bekerja di bidang ini sebelumnya.”

Germano mengatakan pengampunan akan membantu pergerakan pekerja di Australia yang sekarang terhambat karena penutupan perbatasan antar negara bagian.

Namun, ia meragukan hal itu bisa menimbulkan risiko keamanan nasional. “Saya kira mengatakan bahwa ini akan menjadi masalah keamanan nasional adalah hal yang konyol, karena mereka sudah berada di sini,” katanya.

“Kita mendengar politikus membicarakan masalah ini selama bertahun-tahun, mereka harus mulai melaksanakan beberapa hal dan berhenti berbicara tentang ideologi karena sudah bukan waktunya lagi,” katanya.

Pemerintah pusat Australia berada di bawah tekanan untuk membantu sektor pertanian mengisi posisi puluhan ribu pekerja yang sudah meninggalkan Australia.

Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memberikan tunjangan bagi pekerja muda dan dana sekali bayar bagi penganggur yang ingin pindah ke kawasan pedalaman Australia.

Keputusan tersebut diduga akan diumumkan dalam pidato anggaran belanja nasional yang akan diumumkan hari Selasa (6/10).

Pemerintah sebelumnya sudah memperpanjang visa bagi ‘backpacker’ yang dikenal dengan Working Holiday Visa (WHV) dan pekerja dari kawasan Pasifik yang sudah berada di Australia ketika perbatasan ditutup.

Sumber : ABC Australia News