Keluhan dan Tuntutan Asosiasi Pembela Hak Pekerja Migran kepada Pemerintah Taiwan

Asosiasi Pekerja Internasional Taiwan (TIWA) yang didirikan pada tahun 1999 silam yang berfungsi untuk menjalin hubungan antara pekerja Taiwan dan rekan migran mereka di Taiwan mengaku mengalami kendala dalam memperjuangkan hak-hak pekerja migran di negeri Formosa.

Baru-baru ini, Hsu Chun-huai yang telah bekerja di TIWA sejak tahun 2015 lalu, meluangkan waktu untuk menguraikan beberapa perkara.

“Taiwan mulai mendatangkan TKI pada tahun 1989,” jelas Hsu. “Pada tahun 1999, beberapa orang senior dalam gerakan buruh Taiwan menyadari bahwa mereka tidak dapat lagi mengabaikan kondisi kerja yang sangat buruk dari para imigran ini. Mereka mendirikan sebuah kelompok untuk membantu para pekerja migran mengatur dan mendukung pekerja lokal – dan karenanya TIWA lahir.”

Taiwan memiliki lebih dari 700.000 pekerja asing, sebagian besar berasal dari Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Filipina yang cenderung bekerja di pabrik, pengasuh lansia dan juga sektor perikanan Taiwan.

Meskipun fokus pada pengorganisasian tenaga kerja, TIWA sendiri bukanlah serikat pekerja tetapi sebuah LSM; memang salah satu perannya adalah membantu pembentukan serikat pekerja. Kelompok-kelompok seperti IPIT, asosiasi pekerja Indonesia, serta Kasabi versi Filipina yang juga lahir melalui TIWA.

“Kami mengorganisir pekerja migran untuk membantu mereka memiliki organisasi sendiri,” kata Hsu.

Kerangka hukum yang harus dihadapi TIWA dan kelompok lain berasal dari Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan yang disahkan pada tahun 1992 silam yang bertujuan untuk mengatur status pekerja asing. Undang-undang tersebut mengatur kelas orang yang berbeda yang hidup di bawah pedoman yang sangat berbeda dari yang berkaitan dengan tenaga kerja pengajar asing, pekerja di sektor teknologi dan tenaga kerja profesional lainnya yang datang ke Taiwan setiap tahun.

Untuk pekerja asing, segala sesuatu mulai dari kemudahan beralih pekerjaan hingga kemampuan untuk tetap tinggal di Taiwan tunduk pada domain hukum paralel. Misalnya, sementara pekerja asing kerah putih dapat mengajukan Kartu Penduduk Permanen Asing (APRC) setelah lima tahun bekerja keras di Taiwan, untuk pekerja kerah biru, setelah 12 tahun berkeringat di pabrik kimia, kembali ke negara asal adalah satu-satunya pilihan yang tersisa bagi mereka karena telah mencapai batas maksimum masa bekerja di negeri Formosa.

Sementara fokus utama TIWA adalah mengadvokasi perselisihan perburuhan, kelompok ini juga menjalankan tempat penampungan dimana para pekerja asing, yang sering tinggal di asrama, dapat tinggal jika hubungan dengan majikan berubah menjadi permusuhan.

“Setelah masalah itu, mereka mungkin tidak punya tempat tinggal,” kata Hsu. “Jadi kami memiliki tempat bagi mereka untuk beristirahat dan menunggu prosesnya terungkap di ranah hukum Taiwan.”

Ketika waktu dan sumber daya memungkinkan, TIWA mengalihkan perhatiannya ke hal-hal yang lebih berjangka panjang, seperti mengorganisir untuk melobi reformasi legislatif. Salah satu yang menjadi perhatian adalah sistem perekrutan tenaga kerja asing ke Taiwan.

Skema perantara tenaga kerja, yang mengharuskan pekerja asing membayar biaya sekaligus kepada agen di negara asal mereka, hanya untuk kemudian membayar sebagian pendapatan mereka yang menurun selama bertahun-tahun kemudian ke perantara di Taiwan, telah lama menjadi perhatian TIWA dan kelompok hak asasi manusia secara umum.

“Biaya perekrutan yang paling mahal adalah untuk pekerja Vietnam,” kata Hsu. “Mereka harus membayar biaya sebesar NT$ 200.000 kepada perantara tenaga kerja di negara mereka sendiri, yang mungkin sebagian besar diantara mereka harus menjual tanah, properti mereka. Setelah mereka datang ke Taiwan, mereka harus membayar agensi tanaga kerja di Taiwan sebesar NT$ 1.800 setiap bulan, dan itu turun menjadi NT $ 1.700 tahun berikutnya, tetapi jika mereka pulang untuk berkunjung, harganya akan naik kembali. Ini sangat konyol, ” ungkap Hsu.

Terlepas dari kegigihan industri pialang, beberapa tahun lalu, para perantara memang mengalami kekalahan. Pada tahun 2016, sebagai hasil dari upaya lobi oleh TIWA dan organisasi lainnya, ketentuan bahwa pekerja asing meninggalkan negara Taiwan setidaknya satu hari setiap tiga tahun – memaksa mereka untuk memulai kembali siklus biaya agen dengan tarif tertinggi – dibatalkan, mengakibatkan proses yang lebih efisien.

“Setelah hal itu terjadi,” kata Hsu, “para perantara ini, mengejar kita dengan gugatan pencemaran nama baik. Tapi mereka gagal.”

Terlepas dari kemenangan marjinal, kekuatan yang berkisar terhadap populasi pekerja migran Taiwan tetap kuat dan sebagian besar utuh, termasuk sebagian besar ekses dari sistem perantara, yang secara rutin menarik banyak pekerja luar negeri dari sebagian besar gaji mereka.

“Ada sekitar 2.000 atau 3.000 perusahaan pialang ini,” ujarnya. “Kami pikir ini sistem yang buruk. Kami tidak berpikir agensi tenaga kerja ini harus ada di Taiwan.”

Fokus lain dari TIWA adalah industri pengasuhan, tempat eksploitasi tumbuh subur. Pengasuh tidak dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan yang ada di Taiwan, karena pekerjaan tersebut biasanya dilakukan di dalam kediaman majikan, meninggalkannya di luar lingkup Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan.

Mereka yang merawat orang lanjut usia mungkin mendapati diri mereka dipinjamkan secara ilegal ke bisnis lain, paspor mereka disita, bekerja tanpa hari libur, atau dengan sejumlah pelanggaran lain yang dialami oleh sejumlah besar pekerja migran yang harus segera ditangani oleh pemerintah Taiwan, tuntut TIWA.

Sumber : UDNNews, Taiwannews, Rti