Taiwan Tetap Ingin Berkontribusi dan Jadi Anggota PBB, Meski Ditekan China

Beberapa waktu lalu, Amerika Serikat mengirim delegasi tingkat tingginya ke Taiwan. Inilah kunjungan resmi tertinggi, sejak Washington, atas tekanan China, memutuskan hubungan diplomatik dengan negara pulau itu pada tahun 1979.

Hari Selasa (1/9), sebuah delegasi dari Republik Ceko datang ke Taiwan, menandai langkah baru Uni Eropa yang ingin menjalin hubungan lebih baik, setelah China memberlakukan UU Keamanan Nasional di Hong Kong dan melanggar prinsip ‘satu negara dua sistem’.

Koresponden DW di Taipei William Yang berbicara dengan Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu mengenai perkembangan terakhir ini.

“Pertukaran antara Taiwan dan negara-negara Eropa semakin dalam, dan mencakup spektrum masalah yang lebih luas, termasuk hak asasi manusia dan masalah keamanan,” kata Menlu Taiwan Joseph Wu menanggapi kunjungan delegasi Ceko ke negaranya.

Dia berharap, ini akan menjadi “contoh yang baik untuk negara-negara lain di Eropa bahwa mereka dapat melakukan hal yang sama.”

Selama ini, negara-negara Eropa sangat berhati-hati menjalin kontak dengan Taiwan karena khawatir kemarahan China.

Namun situasi politik global mulai berubah. Terutama sepak terjang China di Hong Kong mengecewakan banyak negara Eropa. Joseph Wu menyatakan negaranya siap menjalin hubungan dengan Eropa dalam bidang apa saja.

“Apapun yang ingin mereka lakukan untuk meningkatkan hubungan dengan Taiwan, baik itu pertukaran budaya, ekonomi atau politik, mereka semua akan disambut oleh Taiwan,” katanya.

Tentu saja kedatangan delegasi Ceko langsung dikecam oleh China, yang melihat Taiwan sebagai provinsi yang memberontak.

Hingga saat ini, China berusaha memblokir pengakuan Taiwan di dunia internasional dengan berbagai cara dan ancaman dengan memaksakan prinsip ‘satu China’, artinya prinsip bahwa Taiwan adalah bagian tidak terpisahkan dari Republik Rakyat China.

Menlu China Wang Yi yang sedang berkunjung ke Berlin mengeluarkan peringatan keras ke arah Ceko dan menyebut bahwa negara itu “akan membayar mahal atas” atas “provokasinya” dengan melanggar prinsip Satu China.

Tekanan dari Beijing meningkat

Joseph Wu menerangkan, Beijing selama ini terus menerus mengancam pengerahan kekuatan militer terhadap Taiwan, sehingga negaranya harus menanggapi ancaman tersebut dengan serius.

“Kami telah berada di bawah ancaman selama beberapa dekade, dan kami mengawasi aksi-aksi militer China terhadap Taiwan,” katanya dan menambahkan: “Militer kami juga mencoba mempersiapkan kemungkinan terjadinya konflik.”

Namun Joseph Wu memperingatkan, konflik militer antara Taiwan dan China tidak akan menguntungkan siapa pun, dan hanya akan menghancurkan status quo di Selat Taiwan, yang selama ini telah menjamin perdamaian dan stabilitas jangka panjang.

“Jika China menghancurkan status quo, saya yakin itu bertentangan dengan keinginan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.”

Untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya, Taiwan sedang memodernisasi persenjataannya dan menilai kembali strategi militernya, kata Joseph Wu.

Antara lain dengan membuka pusat perawatan teknis untuk armada jet tempur F-16, setelah AS menyetujui penjualan jet tempur F-16 senilai 8 miliar dolar ke Taiwan. Negara pulau itu meningkatkan armada F-16 menjadi lebih dari 200 pesawat.

Taiwan perbarui proposal untuk menjadi anggota PBB

Taiwan juga memperbarui permohonannya untuk menjadi anggota PBB, yang selama ini gagal karena penolakan dari China.

Pada 28 Agustus lalu, Kementerian Luar Negeri Taiwan menguraikan permohonan barunya menjadi anggota PBB, dengan menyoroti kemampuan negara itu membantu komunitas internasional, antara lain dalam melawan pandemi virus Corona.

“Kami memahami bahwa ini visi yang masih jauh, tetapi Taiwan bertekad untuk memainkan peran dalam organisasi internasional, baik di PBB maupun di WHO,” kata Joseph Wu. “Kami hanya berniat memberikan kontribusi, kami tidak minta konsesi politik. Kami hanya ingin membantu.”

Joseph Wu mengatakan, pihaknya menyadari kemungkinan China memobilisasi sekutunya untuk memblokir diskusi apa pun tentang keanggotaan Taiwan di PBB, dan memaksakan pemahaman bahwa Taiwan bukanlah negara sendiri, melainkan bagian dari China. Namun Wu percaya, komunitas internasional bisa menilai sendiri, bahwa Taiwan bukan bagian dari Republik Rakyat China.

“Taiwan adalah Taiwan, sebuah negara demokrasi yang mungkin membuat iri banyak negara lain,” kata Joseph Wu. “Orang Taiwan punya hak yang sama dengan warga dari negara-negara lain. Saya mohon komunitas internasional melihat peran Taiwan sebagai sesuatu yang positif, dan mempertimbangkan untuk menerima Taiwan.”

Sumber : 民視新聞網 Formosa TV News network, Deutche Welle