Pemerintah Taiwan Diminta Lebih Tegas Basmi Praktik Jual-Beli Pekerjaan di Kalangan TKI

Dalam pesan yang direkam sebelumnya yang dirilis ke pers pada hari Selasa (01/09/2020), seorang utusan dari Amerika Serikat (AS) meminta pemerintah Taiwan untuk menghentikan praktik biaya perekrutan, biaya layanan dan deposit atau yang dikenal dengan istilah praktik jual-beli kerja yang marak terjadi di kalangan pekerja migran.

Dalam sebuah video yang ditampilkan pada Lokakarya Internasional 2020 tentang Pemberantasan Kasus Perdagangan Manusia, yang diadakan di Taipei pada hari Selasa, Duta Besar AS yang bertugas Memantau dan Memerangi Perdagangan Orang, John Cotton Richmond memuji keberhasilan Taiwan dalam memerangi praktik perdagangan manusia.

Ia mencatat bahwa negara kepulauan tersebut telah menerima peringkat pertama pada Laporan Survei Kasus Perdagangan Manusia Departemen Luar Negeri selama 11 tahun berturut-turut. Namun, dia mengatakan para pengusaha bisnis dan majikan di Taiwan masih menggunakan sejumlah metode untuk mengeksploitasi pengasuh, buruh dan ABK migran yang ada di Taiwan.

Richmond menunjukkan bahwa beberapa dari 700.000 pengasuh rumahan dan pekerja rumah tangga migran di Taiwan memiliki hutang yang besar kepada perantara perekrutan baik di negara asal mereka atau Taiwan.

Ia menambahkan bahwa hutang ini digunakan oleh majikan untuk memaksa pekerja migran terlibat kerja paksa di negeri Formosa. Dia juga mengutip sebuah survei yang menemukan bahwa 90 persen pengasuh rumah tangga migran tidak memiliki kebebasan untuk memegang dokumen perjalanan dan identitas mereka.

Seluruh dokumen pentingnya dipegang oleh majikan mereka untuk memaksa mereka bekerja lebih lama, sementara pekerja migran di sektor perikanan Taiwan menghadapi masalah gaji yang tidak dibayar atau dibayar jauh lebih sedikit dari kesepakatan kontrak kerja kedua belah pihak.

Selain itu terdapat pula kasus dimana sejumlah anak buah kapal (ABK) migran dan pengasuh migran di Taiwan dipaksa untuk bekerja lebih lama dan tidak memiliki waktu istirahat yang cukup.

Berdasarkan percakapan dengan pekerja migran tentang masalah ini serta dengan Menteri Tanpa Portofolio Taiwan, Lo Ping-Cheng, kepala gugus tugas Perdagangan Manusia Antar Badan (TIP) Taiwan, Richmond memberikan sejumlah rekomendasi tentang penuntutan, perlindungan, dan pencegahan serta upaya yang lebih baik dalam memperlakukan pekerja migran di Taiwan.

Dalam hal penuntutan, Richmond merekomendasikan untuk meningkatkan inspeksi di kapal-kapal penangkap ikan Taiwan, menerapkan kebijakan untuk mempercepat penyelidikan kerja paksa di laut dan menggunakan sistem database standar untuk melacak semua kapal penangkap ikan milik Taiwan dan berbendera Taiwan serta ABK migran yang bekerja di kapal tersebut.

Untuk upaya perlindungan dengan baik bagi korban tindak kekerasan di tempat kerja, ia menyarankan untuk melatih otoritas inspeksi maritim dalam mengidentifikasi korban, rujukan ke perawatan, dan pemberitahuan prosedur penegakan hukum yang diterapkan oleh aparat berwenang Taiwan.

Sedangkan untuk langkah pencegahan, dia menyarankan otoritas Taiwan untuk menghentikan operasi agen perekrutan yang kejam dengan mengizinkan kelompok masyarakat sipil untuk mengambil bagian dalam proses perizinan.

Dia kemudian menyatakan bahwa Taiwan harus melarang agen perekrutan dan pemberi kerja untuk memungut biaya perekrutan pekerja asing, biaya layanan, atau deposit dan mereka harus memberlakukan larangan tegas serta mencantumkan bahwa seluruh biaya ini harus ditanggung oleh pihak majikan. “

Richmond juga menyerukan larangan penuh bagi majikan untuk menahan dokumen penting milik pekerja. “Pengusaha bisnis atau majikan seharusnya tidak menyimpan dokumen penting karyawan mereka,” katanya.

Sumber : Apple Daily, CNANews, Rti