Nasib Calon TKI di Tengah Aturan New Normal

New Normal segera diterapkan di Indonesia. Lalu bagaimana nasib para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau yang kini disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI)?

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengusulkan relaksasi dan penempatan selektif PMI kepada Pemerintah. Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) mendukung usulan tersebut.

“APJATI mendukung relaksasi penempatan PMI pasca Covid-19 oleh Pemerintah untuk mengurangi pengangguran dan memulihkan ekonomi. Tentu saja SOP dan protokol kesehatan seperti cek suhu badan secara berkala, penggunaan masker, jaga jarak serta kebiasaan mencuci tangan akan diimplementasikan dan disosialisasikan kepada para calon PMI yang akan bekerja ke luar negeri,” kata Ketua Umum APJATI Ayub Basalamah kepada wartawan, Selasa (2/6/2020).

Ayub mengatakan APJATI siap memfasilitasi rapid test dan swab test untuk memastikan kesehatan dari para calon pekerja migran, serta melakukan karantina, sehingga negara penempatan juga tidak perlu khawatir.

Sebelumnnya, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan telah berkoordinasi dengan Menaker dan mengusulkan adanya relaksasi dan penempatan selektif bertahap. Dia mengatakan sinergi Pemerintah dan swasta diperlukan untuk mendukung penyaluran PMI saat penerapan New Normal.

“Dapat dilihat saat ini beberapa negara sudah membuka imigrasi dan memberikan kesempatan bagi warga negara lain untuk datang melalui protokol kesehatan yang ketat. Sebut saja Taiwan, sebagai salah satu negara yang sudah ‘0’ kasus Covid-nya, lalu ada Hong Kong, Korsel, Jepang, dan juga akan menyusul negara penempatan lainnya,” ujarnya.

New Normal segera diterapkan di Indonesia. Lalu bagaimana nasib para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau yang kini disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI)?

Sebelumnya, dikutip dari situs BP2MI, lembaga tersebut telah menggelar rapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) membahas peluang kerja sama bidang ketenagakerjaan pascapandemi Covid-19 dengan seluruh perwakilan RI, Jumat (29/5) lalu. Prakarsa ini diinisiasi Duta Besar RI di Abu Dhabi, Husin Bagis.

Selain Menaker Ida Fauzyiah dan Kepala BP2MI Benny Rhamdani, rapat video conference itu juga dihadiri Sestama BP2MI Tatang B Razak, Dubes Abudhabi Husin Bagis, Dubes Kuwait Tri Tharyat, Dubes Riyadh Agus Maftuh Abegebriel, Dubes Bahrain Nur Syahrir Rahardjo, dan Konjen Jeddah Eko Hartono.

“Diperkirakan jumlah pengangguran d proyeksikan 2 jutaan orang atau yang paling berat ada sekitar 5,2 juta orang. Pemerintah tidak hanya konsen terhadap kesehatan saja tapi juga konsen terhadap perekonomian juga,” kata Ida.

Ia menyatakan pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka pengangguran, di antaranya memberikan pelatihan vokasi termasuk di dalamnya yaitu kartu prakerja, mengaktifkan kembali Balai Latihan Kerja (BLK), program kesempatan perluasan kerja, dan program-program lainnya.

Menyambung pernyataan Menaker, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan bahwa pasar tenaga kerja Timur Tengah sangat besar. Namun harus dikuatkan dari sisi pelindungannya, selain kesiapan negara penempatan di masa pandemi ini.

“Awal bulan ini (Juni, red) pemerintah telah melakukan kebijakan relaksasi PSBB dalam negeri, ini momentum untuk meninjau kembali Permenaker 151/2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan PMI. Ini juga menjadi solusi efektif mengatasi pengangguran dan PHK akibat Covid 19,” ujar Benny.

Sumber : Detik